BAB
I
PENDAHULUAN
A.
Latar
Belakang
Politik
luar negeri secara sederhana dapat diartikan sebagai segala bentuk kebijakan
suatu negara terhadap lingkungan luarnya yang menjadi subjek dari kepentingan
dan aktivitas resmi negara itu. Aspek resmi ini ditonjolkan karena, dapat saja
individu-individu atau kelompok didalam suatu negara, sesuai dengan
kepentingannya masing-masing, memiliki hubungan dengan luar. Politik luar
negeri, atau kadang disebut pula sebagai kebijakan luar negeri, sangat
ditentukan oleh tujuan yang ingin dicapai oleh Negara tersebut sesuai dengan
kepentingan nasionalnya. Tujuan-tujuan yang dimaksud adalah tujuan politik,
keamanan dan ekonomi. Kepentingan nasional itu ditentukan oleh para penentu
kebijakan luar negeri sebagai hasil dari proses politik.
Australia
merupakan salah satu negara yang memiliki sejarah menarik. Australia bisa maju
seperti sekarang ini tidak terlepas dari peran serta negara maju yang menjadi
negara induknya terdahulu yaitu Inggris. Inggris merupakan negara induk
Australia karena Australia pada awalnya adalah daerah koloni milik Inggris.
Selain itu, hubungan luar negeri Australia dengan negara tetangga juga
merupakan faktor penting yang menjadikan Australia seperti sekarang ini.
B.
Rumusan
Masalah
1. Australia
pada Masa Perang Dunia I, Perang Dunia II, dan Pasca Perang Dunia II.
2. Hubungan Luar Negeri Australia dengan Negara Lain
3. Hubungan luar negeri Australia dengan Indonesia
4. Politik
Luar Negeri Saat Ini
5.
Kebijakan
Luar Negeri Australia
6. Faktor-Faktor
yang Mempengaruhi Kebijakan Luar Negeri Australia
7. Kecenderungan
Politik Luar Negeri
C.
Tujuan
Penulisan
1. Australia
pada Masa Perang Dunia I, Perang Dunia II, dan Pasca Perang Dunia II.
2. Hubungan Luar Negeri Australia dengan Negara Lain
3. Hubungan luar negeri Australia dengan Indonesia
4. Politik
Luar Negeri Saat Ini
5.
Kebijakan
Luar Negeri Australia
6. Faktor-Faktor
yang Mempengaruhi Kebijakan Luar Negeri Australia
7.
Kecenderungan Politik Luar Negeri
PEMBAHASAN
PERKEMBANGAN POLITIK LUAR NEGERI
AUSTRALIA
Pada awal berdirinya Commonwealth of Australia, merupakan tonggak sejarah baru
bagi Australia. Saat itu adalah suatu era, dimana enam koloni yang berdiri
sendiri secara terpisah-pisah, bergabung menjadi satu yang kemudian disebut
sebagai Federasi Colonial. Saat itu satu bangsa siap untuk lahir yaitu
Australia. Pada masa itu Australia memiliki wewenang untuk mengatur kedaan
negaranya sendiri dan terbebas dari Inggris. Namun Australia belum mampu untuk
menjalankan negara itu sendiri, Australia masih membutuhkan bantuan dari negara
induknya yaitu Inggris.
Untuk
urusan dalam negeri, Australia telah diberi kemerdekaan oleh Inggris. Namun
urusan luar negeri Australia masih memerlukan pengawasan dari pemerintah
Inggris. Semua hubungan bangsa lain masih harus diatur oleh pemerintah Inggris.
Pada saat itu lahirlah pendapat dari kalangan pemerintah Federal Australia
bahwa “tidak ada perbedaan kepentingan antara Australia dengan Inggris”. Namun
akhirnya pendapat ini dipatahkan karena adanya kepentingan Australia akan suatu
pulau yaitu Irian. Keadaan ini telah di sadari lebih dulu oleh Quensland.
Akibat dari letak yang jauh dari Inggris, Australia tidak banyak mendapat
dukungan dari Inggris untuk mempertahankan maupun menduduki Quensland. Akibat
dari adanya keadaan yang demikian, pemerintah Australia mulai berfikir
bagaimana caranya mereka mempertahankan diri tanpa selalu mengharapkan bantuan
dari Inggris.
Pada
tahun 1907, Australia diberi status dominion. Dengan demikian statusnya sebagai
koloni Inggris mulai ditinggalkan. Status dominion ini memungkinkan Austalia
untuk mulai memikirkan sendiri urusan hubungan luar negerinya. Untuk
selanjutnya Australia tidak lagi ditangani oleh Inggris dalam melakukan
hubungan luar negerinya. Dan pada tahun 1909, Australia mengeluarkan undang-undang
yang disebut The Defence Act. Australia mulai mengambil inisiatif sendiri
pembinaan pertahanannya.
1.
Australia
pada Masa Perang Dunia I
Selama
perang dunia pertama berlangsung. Australia selalu berada dibelakang Inggris.
Inggris selalu membantu Australia terutama di bidang militer. Australia masih
bersandar pada angkatan bersenjata milik Inggris yang dikenal baik dalam urusan
berperang.
Alasan
Inggris selalu membantu Australia karena:
a)
Australia merupakan negara bekas koloni
Inggris, meskipun sudah berdiri sendiri namun ikatan tersebut masih terjaga.
b)
Rakyat dan pemerintah Australia tidak
merasa keberatan atas campur tangan Inggris terhadap politik luar negerinya.
c)
Pada saat itu angkatan perang Australia
relatif masih sangat lemah dan kecil.
d) Australia
membutuhkan perlindungan dan bantuan Inggris untuk kemanan serta pertahanan
wilayahnya.
Dalam
perang dunia pertama, Australia berperang menghadapi beberapa negara, yaitu:
a)
Tahun 1914, Australia menghadapi Jerman
di New Guinea dan pada saat itu pula Guinea menyerah.
b)
Pasukan Australia diberangkatkan menuju
Timur Tengah dan kawasan Eropa untuk membantu pasukan Inggris melawan pasukan
Jermen, Australia dan Turki. Pada 9 November 1914, pasukan Australia berhasil
menenggelamkan kapal Emden (kapal perang Jerman) yang berada di Samudra Hindia.
c)
ANZAC yaitu pasukan gabungan Australia
dan New Zealand Army Corps, bersama-sama dengan pasukan Inggris dan Perancis
bermaksud membantu Rusia yang pada saat itu mengalami tekanan dari pihak
Jerman. Namun upaya ini mengalami kagagalan.
Setelah
perang dunia pertama usai, timbul kesadaran dalam diri rakyat Australia bahwa
Australia berhak disejajarkan dengan negara-negara lain yang sudah lama
berdiri. Perdana menteri Australia, William Highes mendesak agar Australia
diakui dan memiliki hak yang sama dengan bangsa merdeka lainnya. Dan pada
akhinya tuntutan Highes tersebut dikabulkan oleh Inggris. Untuk pertama kalinya
Australia mendatangani perundingan perdamaian Versailles. Dan ketika Liga
Bangsa-Bangsa di bentuk, Australia ikut menjadi anggota di dalamnya.
Pada
tahun 1931, Atatue Of West Minster secara resmi mengakhiri kekuasaan Inggris.
Dengan demikian Inggris tidak lagi berkuasa untuk mengawasi hubungan luar
negeri Australia. Namun Australia masih tetap mengandalkan Inggris dalam
kepentingan luar negerinya.
2.
Australia pada Masa Perang Dunia II
Perang
Dunia II diawali dengan serangan Jerman terhadap Polandia pada tanggal 1
September 1939. Tidak lama kemudian Inggris menyatakan perang terhadap Jerman,
dan Australia siap membantu Inggris. Dua tahun setelah meletusnya Perang Dunia
II, Jepang menyerang pangkalan Amerika Serikat di Pearl Harbor (7 Desember
1941). Serangan Jepang ini melibatkan Amerika Serikat secara langsung dalam
Perang Dunia II. Kemudian Jepang berhasil menguasai Malaya, Filipina, dan
Indonesia. Serangan Jepang ini merupakan ancaman langsung bagi Australia.
Australia meminta perlindungan angkatan laut dan angkatan udara kepada Amerika
Serikat. Dan Australiapun dapat menghindari serbuan Jepang.
3.
Hubungan Luar Negeri Australia
Pasca Perang Dunia II
Setelah
berakhirnya Perang Dunia II, banyak terjadi perubahan di seluruh bagian dunia.
Perubahan yang menonjol adalah banyaknya daerah di Asia dan Afrika yang awalnya
dijajah oleh bangsa-bangsa Eropa telah terlepas dan merdeka. Berakhirnya Perang
Dunia II membuat Inggris kehilangan koloninya di Asia dan Inggris Raya,
mengalami kemunduran.
Perubahan-perubahan ini, berpengaruh pada politik luar negeri Australia.
Australia yang pernah mendapat bantuan Amerika dalam menghindari serangan
Jepang, telah membuat Australia perlahan-lahan lepas dari Inggris. Pada tahun
1951, Australia mulai mengadakan kerjasama dengan New Zealand dan Amerika
Serikat. Kerjasama ini menghasilkan perjanjian yaitu perjanjian ANZUS TREATY.
Perjanjian ini adalah perjanjian pertama yang di tandatangani Australia tanpa
campur tangan Inggris.
Berakhirnya Perang Dunia II ini menyadarkan Australia bahwa negaranya berada di
wilayah Asia, khususnya wilayah Asia Tenggara, dan terletak di Pasifik. Dengan
munculnya kesadaran tersebut, Australia mulai memiliki keinginan untuk menjalin
hubungan baik dengan negara tetangganya. Pada tahun 1950, Australia
berkeinginan untuk menderikan suatu organisasi yang menjadi wadah bagi
negara-negara Asia (Asia Selatan dan Asia Tenggara) yang disebut dengan Colombo
Plan.
Latar belakang berdirinya Colombo Plan adalah adanya kesadaran bahwa
kepentingan penduduk Asia meliputi kepentingan seperempat penduduk dunia.
Colombo memiliki dua program pokok yaitu Economic Development Programmed dan
Technical Cooperation Sceheme. Hasil yang telah ada dari program tersebut
adalah adanya peningkatan dalam bidang produksi pertanian, pengairan, dan
perluasan tanah yang di olah. Technical Cooperation Scheme bertidak sebagai
penyedia para ahli untuk memberikan latihan bagi teknisi-teknisi dan member
bantuan dalam berbagai proyek pembangunan. Selain itu para teknisi juga
mendapat kesempatan mengikuti pendidikan dan latihan khusus di Australia.
Walaupun Australia masih terikat oleh Inggris dalam British Commonwealth Of
Nations, namun ikatan Inggris semakin longgar. Inggris tidak lagi menjadi
partner dagang utama Australia, karena Australia lebih memilih Jepang dan
negara-negara asean sebagai partner dagangnya. Sebagai negara yang ikut menanda
tangani piagam PBB, Australia mulai aktif dalam berbagai kegiatan badan
internasional.
4.
Hubungan Luar Negeri Australia
dengan Negara Lain
Sebagai
negara yang merdeka, Australia memiliki tugas utama memberikan kesejahteraan,
keamanan dan kedamaian terhadap warga negaranya juga penduduk dunia. Tugas
tersebut bisa diwujudkan dengan cara membina baik dengan negara lain.
Kebijakan
luar negeri Australia sejak awal pada dasarnya cenderung berkiblat pada Inggris
dan Amerika Serikat, mengikuti ikatan moral dan tradisi nasionalnya dalam
menjalankan politik luar negerinya. Australia memberi perhatian khusus kepada
Cina, Jepang, dan negara-negara Asean, Selandia Baru, Papua Nugini, dan
negara-negara Pasifik Selatan.
Australia juga memberi pandangan secara istimewa terhadap Asean karena
organisasi regional negara-negara Asia Tenggara ini dapat dianggap sebagai The
Stabilizing Factor di Asia Tenggara. Kerjasama dengan Asean merupakan salah
satu tiang politik luar negeri Australia. Asean dianggap kelompok yang
mempunyai prospek hubungan ekonomi yang cerah dan dinamis. Dioalog
Australia-Asean dimulai sejak tahun 1974. Pada tahun 1978, dibentuk forum
Australia-Asean Consultative Meeting yang mengadakan kegiatan pertemuan secara
berkala.
Dengan negara-negara kawasan Pasifik Selatan, Australia juga mempunyai
kepentingan strategis, politis, dan ekonomis yang semakin meningkat. Australia
menganggap negara-negara tersebut sebagai halaman belakangnya. Dengan Selandia
Baru, Australia berusaha untuk tetap memelihara keserasiannya. Tetapi hubungan
itu seringkali mengalami hambatan psikologis karena kecenderungan Australia
yang menganggap selandia baru sebagai saudara muda. Antara Australia dengan
Papua New Guinea terdapat hubungan khusus dalam berbagai kegiatan pemerintah
dan non pemerintah. Komitmen Australia terhadap Negara bekas wilayah
kekuasaannya itu sangat mendasar dalam politik luar negerinya.
5.
Hubungan luar negeri Australia
dengan Indonesia
Indonesia
menjadi salah satu negara yang mendapat sorotan dari kebijakan dan hubungan
luar negeri Australia Indonesia di mata Australia merupakan salah satu negara
di Pasifik Selatan yang tentu saja terletak di bagian utara Australia hubungan
tersebut naik dan turun dipengaruhi oleh keadaan masing-masing negara dan dunia
international.
Di bidang ekonomi, kedua negara telah menanda tangani persetujuan dagang pada
Desember 1959 yang di perbaharui pada November 1972. Sejak itu pertumbuhan
neraca perdagangan menunjukan peningkatan kedua negara juga merintis kerjasama
ekonomi di Laut Timur mengenai eksploitasi minyak dan gas. Di bidang pertahanan
dan keamanan, cukup banyak program kegiatan yang dilakukan salah satunya yaitu
kerjasama pertahanan (defence cooperation) yang disingkat DEPCO meliputi
kegiatan seperti patroli bersama, latihan perang bersama, pemetaan pertama dan
pertukaran personil.
Pada tahun 1968, Australia dan Indonesia menandatangani perjanjian kebudayaan.
Suatu perjajian kebudayaan pertama yang dibuat oleh Australia dengan negara
lain. Tahun 1972, dicapai kesepakatan untuk mendirikan pusat kebudayaan
Australia di Jakarta. Sedangkan dalam rangka Colombo Plan, Indonesia telah
banyak memanfaatkan beberapa proyek terutama di bidang pendidikan, yaitu
penanda tanganan naskah kerjasama pada Desember 1987 berupa bantuan tenaga
pengajar Bahasa Indonesia untuk pengembangan kurikulum Bahasa Indonesia di
sekolah-sekolah dasar dan menengah Australia Utara, serta kerjasama dalam
program pendidikan teknik dan kejuruan.
6.
Politik
Luar Negeri Saat Ini
Pada
masa ini orientasi politik luar negeri Australia ditetapkan melalui upaya
membendung perluasan komunis melalui cara memberikan bantuan militer dan
memperkuat pertahanannya melalui perjanjian pertahanan bersama dengan Amerika
Serikat, melaksanakan bantuan ekonomi terutama kepada negara-negara yang berada
di sekitarnya yang tergabung dalam Commonwealth of Nation. Australia membantu
membendung ekspansi Korea Utara melalui kekuatan militernya. Australia juga
memberikan bantuan militer kepada Malaysia (sebagai sesama anggota British
Commonwealth of Nations) dalam rangka membandung kekuatan komunis di Asia
Tenggara.
Dalam kasus perang Vietnam,
keterlibatan militer Australia adalah dengan mengirimkan “army advisers” untuk
melatih tentara Vietnam Selatan dalam strategi perang di hutan-hutan, bahkan
tahun 1966 militer Australia ditingkatkan kontribusinya sebagai akibat
diberlakukannya wajib militer. Hal ini dilakukan agar Australia mampu
membendung agresifitas komunis. Di sini terlihat bahwa periode tahun 1950an
sampai 1960an Australia menganut konsep pertahanan yang disebut dengan Forward
Defence, yakni membangun pertahanan dengan menempatkan pasukan di luar
wilayah negaranya (lihat keterlibatan tentara Australia pada perang Korea,
perang Vietnam, dan Malaysia & Singapura). Setelah itu, pada periode
berikutnya orientasi pertahanan Australia menganut konsep Defence of
Australia. Konsep pertahanan ini menggunakan self reliance sebagai
dasar utamanya. Di sini, militer Australia harus mampu melaksanakan operasi
secara mandiri dan harus mampu menangkal jangkauan senjata musuh dengan
memanfaatkan geografi Australia. Kini Australia menerapkan Regional Defence
dengan strategi varian kerjasama pengembangan pertahanan misil bersama Amerika
Serikat.
Meskipun berbagai konsep
pertahanan dikembangkan oleh Australia, tetapi pada dasarnya kedekatan dengan
Amerika Serikat menjadi dasar dari segalanya. Setelah melepaskan diri dari
keterikatan dengan Inggris, Australia menyandarkan dirinya pada Amerika
Serikat. Lebih jauh Steven Pailah (2008) mengemukakan bahwa national
interest Australia lebih ditujukan pada pembentukan lingkar Pasifik Barat
yang dimanifestasikan dalam bentuk Australia’s Maritime Identification
System (AMIS). AMIS merupakan manifestasi konsep keamanan maritim regional
Amerika Serikat yang diterjemahkan oleh Australia sebagai penguatan strategi
pertahanan maritimnya. Menarik untuk disimak pendapat Petrov (2008) yang
menggambarkan tiga pilar tradisi politik luar negeri Australia yakni (1)
Tradisi Menzies (partai Liberal) yang digambarkan sebagai tradisi realistik,
pragmatis, dan berpusat pada kekuatan. Di sini pandangan Menzies difokuskan
pada kenyataan keterisolasian Australia dapat diatasi dengan menjalin hubungan
baik dengan Amerika Serikat; (2) Tradisi Evatt (partai Buruh) yang
memperlihatkan gambaran nasionalis dan internasionalis, sebab Evatt berpedoman
organisasi internasional (dalam hal ini PBB) merupakan forum yang cukup efektif
untuk mengatasi masalah-masalah yang muncul. Arah pilar kedua ini adalah
kekuatan dan nilai kebebasan dan pemahaman terhadap identitas diri suatu
bangsa; (3) Tradisi Spender & Casey (Partai Liberal) menekankan pada
pentingnya wilayah regional dan kerjasama aktif dengan Asia. Sampai saat ini,
ketiga pilar tersebut masih relevan dijadikan bahan kajian terhadap
perkembangan politik luar negeri Australia, meskipun penekanannya sangat
ditentukan oleh kondisi dari partai manakah perdana menteri Australia berasal.
7. Kebijakan
Luar Negeri Australia
Kebijakan luar negeri
Australia berpatokan pada tujuan dan kepentingan nasional yang ingin dicapai.
Berikut ini adalah mengenai Tujuan Nasional dan Kepentingan Nasional Australia:
a)
Tujuan
Nasional Australia
Tujuan
dasar politik luar negeri Australia adalah menjaga integritas dalam lingkungan
internasional yang saling bersaing. Integritas suatu bangsa bukan hanya
mencakup perlindungan terhadap aset-aset yang penting seperti wilayah teritori,
sumber daya alam dan manusia dalam batas negara tetapi juga memelihara sistem
ekonomi, politik, sosial, budaya masyarakat yang turun temurun secara singkat.
Hal-hal tadi disebut sebagai etos fisik dan sosial dari sebuah negara. Ada dua sikap
kelompok nilai yang membangun etos nasional Australia. Sikap kelompok nilai
yang pertama adalah campuran antara nilai budaya, etika, agama dan etnis yang
menentukan sikap dan moralitas masyarakat. Sedangkan kelompok nilai yang kedua
adalah campuran antara nilai, sosial, politik dan ekonomi yang dipelihara oleh
masyarakat dalam aturan-aturan administrative. Tujuan utama dari politik luar negeri suatu
Negara adalah kelangsungan hidup dan untuk itu keamanan Negara adalah suatu hal
yang mutlak. Keamanan Negara bukan hanya keamanan secara
fisik dari serangan maupun invasi, tetapi berarti juga perlindungan dari agresi
ekonomi Negara lain, yang juga berarti mengamankan dasar nilai dan budaya
masyarakat dari penerapan ideologi luar negeri yang bertentangan.
b)
Kepentingan Nasional Australia
Dalam
melihat kepentingan nasional Australia, terdapat empat prioritas pokok:
Ø
Memelihara
keamanan yang positif dan lingkungan strategis dalam kawasannya. Berarti
Australia memiliki kepentingan langsung dalam menjamin situasi yang aman dan
damai di Negara-negara sekitarnya agar tetap terpelihara dengan stabil.
Ø
Mendukung
terciptanya keamanan global.
Ø
Kerjasama
ekonomi, investasi dan perdagangan. Australia ingin memobilisasi pengaruh
politik internasional untuk mendukung tujuan ekonomi internasional dengan cara
membuka pasar barang ekspor, memperluas kesempatan-kesempatan ekonomi bagi
sektor industri Australia dan terus menciptakan persepsi bahwa Australia
merupakan tempat yang menarik untuk melakukan penanaman modal asing serta menempatkan
pemerintah Australia sebagai mitra yang ideal untuk kerjasama.
Ø
Menjadi
warga dunia yang baik dengan Australia terus memainkan peranan yang positif dan
konstruktif diantara aneka ragam isu yang sekarang menjadi subyek diplomasi
multilateral, seperti penanganan masalah pengungsi, terorisme, perdagangan
obat-obatan terlarang dan masalah kesehatan dunia.
Berdasarkan Tujuan dan
Kepentingan Nasional Australia yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Australia,
Perdana Menteri Howard pada masa pemerintahannya menetapkan kebijakan politik luar
negerinya sebagai berikut:
a)
Melindungi
teritorial Australia dari serangan fisik dan memelihara kapasitas Australia
dalam membuat kebijakan independen.
b)
Membangun
dan melanjutkan kapasitas kompetensi perdagangan dan investasi pada skala
internasional, tapi dengan penekanan pada pasar Asia-Pasifik.
c)
Menghapuskan
senjata pemusnah massal dan untuk menahan konflik regional (di dalam dan di
luar Asia), peningkatan keamanan dalam menghadapi terorisme internasional,
melalui migrasi tidak sah, tentang penyakit, arus pengungsi, penurunan kualitas
lingkungan, narkotika dan kejahatan transnational, sehingga dapat
meminimalisasikan risiko konflik global.
d)
Memelihara
dan mempromosikan Australia sebagai negara yang memiliki nilai demokrasi
liberal yang direfleksikan dari intelektual Eropa dan peninggalan budaya, untuk
menarik minat negara-negara Asia Pasifik yang memiliki sejarah dan budaya yang
berbeda.
8.
Faktor-Faktor
yang Mempengaruhi Kebijakan Luar Negeri Australia
Kebijakan
luar negeri Australia sangat ditentukan oleh berbagai faktor baik dari faktor
internal maupun eksternal. Faktor-faktor internal dan eksternal yang amat
mempengaruhi kebijakan luar negeri Australia antara lain:
Pertama,
“Historical Culture” atau budaya historis dan demografis. Dari sisi budaya
historis dan demografis ini, ada dua negara yang amat berpegaruh dalam
pembentukan kebijakan luar negeri Australia, yaitu Inggris dan Amerika. Kedua,
adalah faktor geografis. Sebagai Negara benua di selatan khatulistiwa yang
dihuni oleh sebagian besar masyarakat keturunan inggris (Anglo Celtic),
masyaraka Australia merasa terisolir oleh lingkungan luarnya. Ketiga, perubahan
konstelasi politik, ekonomi, dan keamanan regional dan internasional tidaklah
bersifat statis melainkan dinamis. Keempat, tujuan yang inin diraih dari
kebijakan luar negeri adalah kepentingan nasional. Tujuan politik dari
kebijakan luar negeri Australia ini dapat disimpulkan kedalam empat hal: a)
suatu Australia yang lebih aman, baik dari segi fisik, ekonomi, budaya, dan
politi, termasuk ideology dan national etosnya; b) suatu dunia yang lebih aman;
c) suatu dunia yang lebih kaya; d) suatu dunia yang lebih baik.
9.
Kecenderungan
Politik Luar Negeri
Kecenderungan politik luar negeri
Australia untuk menjalin kerja sama dan membuka diri terhadap kawasan asia
pasifik dengan tetap tidak meninggalkan hubungannya dengan AS dan inggris
adalah langkah nyata arah kebijakan luar negeri Australia pada masa sekarang.
Walaupun hubungannya dengan negara induk yakni Inggris sekarang agak melemah
dikarenakan jarak antara Australia dan negara induk tersebut menyebabkan
Australia lebih memilih untuk mendekatkan diri ke Amerika Serikat yang mana
notabenenya memiliki pengaruh yang lebih kuat dari pada inggris di kawsan asia
pasifik. Jadi menurut Australia hubungannya sebagai orang western tetap dijaga
dengan kerjasama keamanan bersama AS selain itu untuk masalah kerjasama ekonomi
dan lainnya Australia mulai membuka diri di kawasan asia pasifik.
Sedangkan dengan kawasan regional asia pasifik Australia memberikan dukungan terhadap berbagai organisasi yang ada di kawasan asia pasifik ini. Dukungan tersebut terlihat pada organisasi berikut :
Sedangkan dengan kawasan regional asia pasifik Australia memberikan dukungan terhadap berbagai organisasi yang ada di kawasan asia pasifik ini. Dukungan tersebut terlihat pada organisasi berikut :
a)
Pacific
Islands Forum Secretariat (PIFS) adalah Forum Kepulauan Pasifik (sebelumnya
dikenal sebagai Forum Pasifik Selatan sebelum 2000), yang pelayanan
Sekretariat, menyatukan independen dan mengatur diri-negara di Pasifik dalam
tahunan pemimpin sebuah KTT.
b)
Secretariat
of the Pacific Community (SPC)
c)
South
Pacific Applied Geoscience Commission (SOPAC) yang membantu anggota untuk
menilai, eksplorasi dan pengembangan mineral dan sumber daya yang tidak hidup
lainnya.
d) Pacific Regional Environment Program
(SPREP) mempromosikan kerjasama regional dalam masalah lingkungandi asia
pasifik.
e)
Forum
Fisheries Agency (FFA) yang bertujuan membantu anggota untuk memaksimalkan
manfaat yang berkelanjutan dari konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan sumber
daya perikanan mereka.
f)
South
Pacific Board of Educational Assessment (SPBEA) yaitu suatu daerah, organisasi antar
pemerintah yang didirikan pada tahun 1980 untuk membantu negara-negara anggota
dan wilayah untuk mengembangkan prosedur penilaian terhadap dan / atau regional
sertifikat nasional.
g)
University
of South Pacific (USP) yang merupakan penyedia utama pendidikan tersier di
wilayah Pasifik dan pusat internasional keunggulan untuk pengajaran, penelitian
dan konsultasi pada semua aspek kehidupan Pasifik.
h)
Fiji
School of Medicine (FSMed) yang merupakan lembaga kesehatan tersier yang
melatih dan mendidik profesional kesehatan untuk melayani masyarakat di
Pasifik.
Selain
dukungan Australia juga merupakan anggota dari organisasi regional asia pasifik
yaitu:
a)
APEC
yaitu program kerjasama ekonomi di kawasan asia-pasifik.
b)
ASEAN-Australian
Development Cooperation Programme (AADCP) Program Kerjasama Pembangunan
ASEAN-Australia adalah demonstrasi praktis dari komitmen Australia untuk
bekerja sama dengan ASEAN untuk meningkatkan pembangunan ekonomi dan sosial
yang berkelanjutan di Asia Tenggara. Hal ini mencerminkan prioritas saat ini
dan tantangan yang dihadapi kedua pasangan untuk memperluas hubungan ekonomi,
meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan keamanan di kawasan
negara-negara dengan tantangan pembangunan yang berbeda. Tujuan dari program
ini adalah untuk mempromosikan pembangunan berkelanjutan di dalam ASEAN, dengan
membantu ASEAN untuk mengatasi tantangan pembangunan daerah prioritas melalui
kerjasama regional.
Tujuan
khusus dari AADCP adalah:
Ø untuk memperkuat kerjasama ekonomi
dan sosial regional (termasuk-ekonomi dan keuangan kerjasama makro, integrasi
ekonomi, perumusan kebijakan sosial dan sistem, dan hubungan AFTA-CER).
Ø untuk memperkuat kapasitas
kelembagaan daerah
Ø untuk memperkuat ilmu pengetahuan,
teknologi dan kerjasama lingkungan;
Ø untuk mempercepat baru Negara-negara
Anggota ASEAN 'integrasi ke ASEAN dengan mendukung partisipasi mereka dalam
program-program kerjasama ASEAN.
Kesimpulan
Arah
kebijakan luar negeri Australia mengalami perubahan seiring periode pergantian
kepemimpinan di negara kangguru tersebut. Walaupun bukan hanya pengaruh
pemimpin yang mempengaruhi kebijakan luar negeri Australia tetapi juga berbagai
faktor seperti letak geografi dan lainnya.
DAFTAR PUSTAKA
Ba’in. 2011. Paparan
Kuliah Sejarah Australia- Oceania.
Semarang: Universitas Negeri Semarang.
http://ayupinaringan809.blogspot.com/2011/04/perkembangan-politik-luar-negeri.html (diakses 4 Juni
2012)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar